The bossy boss is at school

Manajemen sekolah memiliki ciri khas yang berbeda dengan birokrasi pemerintah. Meski sekolah negeri selalu berada di bawah naungan departemen induk seperti departemen pendidikan nasional atau departemen agama sebagai induk pendidikan yang utama di negara kita, tetap saja sekolah dan madrasah bukan sebuah birokrasi. Hal ini lebih kuat lagi pada saat pemerintah menguatkan potensi manajemen sekolah dengan mengatur suatu aturan tentang school based management. Dari pijakan ini pula kita memastikan bahwa sekolah perlu menjalankan manajemen yang lebih fleksibel, tidak menganut pola manajemen yang birokratis.

Sayangnya, departemen induk sering tidak selalu konsisten dengan peraturan yang telah menjadi ketentuan perundang-undangan nasioal. Semisal dengan yang terjadi dengan school based management, pemerintah masih saja merasa perlu untuk campur tangan dengan terhadap perkembangan sebuah sekolah atau banyak sekolah. Birokrat di kedua departemen sering juga melakukan tindakan atau langkah-langkah strategis yang sama sekali bertentangan dengan visi dan misi school based management. Ternyata banyak birokrat yang tidak memahami maksud dari pola manajemen tersebut.

Adalah budaya para birokrat di kedua departemen, jika sebagian mereka mendekati masa pensiun, mereka akan segera mencari link dan kesempatan untuk masuk ke sekolah guna memperpanjang karir mereka sebagai kepala sekolah. Dengan masuknya mereka ke lingkungan pendidikan, masa kerja mereka pun bisa bertambah sesuai dengan masa kerja tenaga pendidik. Mereka bisa merasa senang dengan jabatan baru di sekolah, sebab tidak mungkin hanya sekedar menjadi atau staff. Posisi tertinggi sebagai kepala sekolah itulah yang mereka incar.

Kesempatan menjabat sebagai kepala sekolah bukan sesuatu yang gratis. Kepala sekolah yang menjabat dengan jalur ‘potong kompas’ ini harus membayar sekian atau sekian. Dan, lantaran latar belakang mereka yang bukan sebagai pendidik, mereka pasti saja menggunakan pengalaman birokrasi dalam mengelola sekolah atau madrasah yang sudah menjadi wilayah kekuasaan bagi mereka. Kepemimpinan yang diterapkan juga untuk mengatur lancarnya program suatu lembaga pendidikan, melainkan menguasai dunia pendidikan. Dengan analogi yang seperti ini kita baru mempercayai tentang laporan penelitian bahwa 70 persen kepala sekolah yang disurvei dikatakan tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan sekolah atau madrasah. Survei itu sendiri sudah menjadi berita nasional.

Para pendidik yang meniti karir sebagai guru merasa sulit bersaing dengan birokrat yang tiba-tiba muncul di sekolah. Program berjenjang sebagai kesempatan promosi guru agar bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi kepala sekolah sudah melenceng. Mungkin departemen pendidikan yang sudah lebih fair mengadakan ujian bagi para calon kepala sekolah, kita kuang tahu dengan departemen agama. Informasi yang dari sebuah sumber yang bisa dipercaya mengatakan adanya seorang kepala Kantor Departemen Agama di Jawa Timur yang sesumbar bahwa beliau bisa saja melantik tiga kepala sekolah baru di lingkungannya dalam hitungan waktu seminggu. Tidak perlu dilakukan ujian, beliau bisa menunjuk siapa saja yang mampu mengeluarkan biayanya. Kompetensi dan profesionalisme urusan belakang.

Menjadi kepala sekolah tidak terlalu sulit. Membangun manajemen sekolah yang efektif dan unggul adalah urusan lain, membutuhkan dedikasi tinggi dari seorang profesional. Kalau seorang birokrat yang masuk ke sebuah sekolah, maka beliau akan sangat bossy dan mengatur sekolah sekolah seperti pengalaman kerjanya di kantor pemerintah. Asal duduk manis di ruang kerjanya, beliau sudah bisa bangga dan sangat berkuasa. Akan jadi apa kalau the bossy boss is at school?
sumber : http://nugieshare.blogdetik.com/index.php/2008/11/16/the-bossy-boss-is-at-school/
oleh : NugrohoKhoironi