Ditulis oleh adi
Sabtu, 29 November 2008 04:30

Kesejahteraan Tenaga Pendidik jadi Hulu Masalah

Keberpihakan pemerintah didukung oleh pernyataan Direktur Pendidikan Luar Sekolah, Ace Suryadi, pada acara Lokakarya dan Rakernas HISPPI-PNF tanggal 26 s/d 28 Januari 2007 di hotel Grand Cempaka, Jakarta, menyatakan bahwa pendidikan nonformal memang berada diluar pekarangan, namun sangat berdekatan dengan masyarakat, dan berguna untuk menaikkan citra masyarakat serta membantu masyarakat dalam menjawab persoalan-persoalan akses terhadap dunia pendidikan.

Disamping berbagai dukungan yang mengalir, ada banyak masalah yang juga merangkak muncul dan tersampaikan pada beberapa acara rakor dan rakernas PTK-PNF di sepanjang Januari hingga pertengahan Februari lalu. Pada acara yang sama, salah satu peserta Rakernas menyatakan tentang sistem pencairan dana block grant yang dianggap tidak jelas dan tidak maksimalnya penggunaan dana Life Skill yang tersebar di seluruh asosiasi se-Indonesia. Disinyalir, dana Life Skill lebih banyak mengalir ke tangan para ahli di perguruan tinggi, padahal menurut mereka semestinya itu tidak terjadi dan dana dapat dimaksimalkan penggunaannya bagi peningkatan mutu tenaga pendidiknya.

Dalam tubuh PAUD pun ada beberapa kekhawatiran yang disampaikan peserta pelatihan Capacity Building, pada Januari lalu. Tidak adanya standarisasi pengelolaan PAUD dan kompetensi tenaga pendidiknya yang masih tak sesuai dengan kebutuhan PAUD itu sendiri. Banyaknya lulusan sarjana dari berbagai jurusan yang bekerja sebagai tenaga pendidik dalam PAUD, namun sesungguhnya kompetensi mereka sangat kurang dalam hal pengetahuan pendidikan untuk anak usia dini. PAUD dianggap seperti batu loncatan. Ini keadaan yang dipandang cukup mengkhawatirkan.

Pendidikan nonformal yang sangat berjenis-jenis (tak kurang dari 100 jenis pendidikan ketrampilan), dipandang masih sulit untuk dibuatkan standarisasi yang baku. Pada rakernas HISPPI, salah satu pengurus dari daerah palu menyampaikan usulannya bahwa hendaknya pihak Diknas juga mendukung dengan berperan sebagai mediator bagi penempatan kerja di luar negeri serta disusunnya model kurikulum untuk mencapai kualitas terbaik bagi para pendidiknya.
Lain halnya ketika melalui wawancara terpisah, kami temui Pak Mustofa, salah satu tutor keaksaraan di Kabupaten Pasir Putih, Sawangan, Depok. Seseorang yang telah menjadi tutor sejak honor tutor keaksaraan masih Rp75.000,- perbulannya. Dan kini ia menerima sebesar Rp140.000,- perbulan. Adanya rencana pemerintah untuk menaikkan honor tutor keaksaraan mencapai Rp350.000,- dengan tanggungan satu kelompok belajarnya harus mencapai 40 orang, ditanggapi Mustofa dengan gelengan kepala. Ucapnya, “Sebenarnya itu lebih berat. Kenaikan honor belum tentu bisa menjamin hasil belajarnya jadi lebih efektif.” Ia menuturkan bahwa sesungguhnya semua tugasnya sebagai tutor yang dijalani, selalu berawal dari nurani. “Adanya rasa kepedulian yang besar, akan membuat semuanya jadi lebih lancar. Tanpa itu, tidak akan bisa berjalan,” tegasnya.

Sedemikian besarnya nilai pengabdian yang diberikan kepada terlaksananya pendidikan nonformal, namun dukungan ini tak sama besar seperti dukungan dari Komisi 10 DPR. Irwan Prayitno memaparkan, “Sekarang ini kita memang sedang prioritaskan kepada guru karena guru ini memang secara total berjumlah 2,7 juta itu masih belum juga mendapatkan kesejahteraan. Sesungguhnya pendidikan nonformal memang belum jadi prioritas. Oleh karena itu kami akan coba masukkan dalam peraturan. Sehingga dengan demikian ada payung yang bisa dituangkan dalam bentuk kesejahteraan.”

Pada acara Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Peningkatan Mutu PTK-PNF yang diadakan pada tanggal 15 s/d 18 Februari lalu di Hotel grand Cempaka Jakarta, Drs. Erman Syamsudin menyampaikan permasalahan krusial secara garis besar. Ada 3 masalah yang perlu digarisbawahi. Pertama, payung hukum tentang pendidik dan tenaga kependidikan nonformal. Kedua, masalah sinkronisasi antara pusat dan daerah. Termasuk tentang bagaimana peranan DPRD memberikan fungsi ke daerah hingga pihak pemda akan tergerak untuk memberikan dukungan penuh terhadap pendidikan nonformal. Ketiga, mengenai jumlah sasaran yang terus bertambah setiap tahun. Tercatat bahwa pada tahun 2006 sasarannya sejumlah 42.355 orang, dan pada tahun 2007 bertambah menjadi sebanyak 53.781 orang. Namun dana anggaran yang tersedia tidak bertambah. Masih berada pada angka Rp178miliar.

Dikonfirmasi mengenai realisasi tindakan Komisi 10 DPR terhadap peningkatan mutu pendidikan nonformal, Irwan Prayitno dengan lugas menjawab, “Untuk peningkatan mutu, ya harus diberi kesejahteraan. Kalau tidak, itu tidak akan bisa jalan.”

sumber : http://hisppi.org/index.php?view=article&id=13%3Akesejahteraan-tenaga-pendidik&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content&Itemid=28
oleh : adi